- Phone: (031) 849 5566
- WA: +6282140060234
- Email: [email protected]
- Hours: Mon-Fri, 8am - 5pm
4 Regulasi Pajak Terbaru Berlaku 1 Agustus 2025: Apa Dampaknya?
Empat regulasi pajak terbaru telah resmi ditetapkan dan akan mulai berlaku per 1 Agustus 2025. Keempat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini—yakni PMK Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2025—menghadirkan penyesuaian penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Regulasi memiliki fokus perubahan yang mencakup sektor aset kripto, kegiatan impor, perdagangan emas & perhiasan, serta penghitungan dasar pengenaan PPN.
Ringkasan Perubahan PMK 50/2025 hingga PMK 53/2025
Untuk memudahkan pemahaman atas cakupan dan dampak masing-masing regulasi, berikut adalah ringkasan perubahan penting dalam PMK 50 hingga PMK 53 Tahun 2025:
| PMK | Topik | Dampak |
|---|---|---|
| 50/2025 | Pajak atas aset kripto dan jasa terkait | PPN tidak berlaku atas penyerahan aset kripto, tetapi jasa seperti mining dan exchange dikenakan PPN efektif ±2,2%. |
| 51/2025 | Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor dan sektor tertentu | Menetapkan tarif dan daftar pihak pemungut baru, termasuk atas transaksi emas batangan. |
| 52/2025 | Pajak emas dan batu permata | Konsumen akhir dan entitas tertentu seperti BI dan lembaga bulion dikecualikan dari PPh 22. |
| 53/2025 | Dasar pengenaan PPN | Nilai lain dihapus dari dasar pengenaan PPN. Pajak kini dihitung berdasarkan harga jual sesungguhnya. |
Detail Perubahan Regulasi
Keempat regulasi ini bukan sekadar pembaruan administratif. Sebaliknya, perubahannya dirancang untuk menyelaraskan sistem pajak Indonesia dengan dinamika industri dan perkembangan global.
Sebagai permulaan, PMK 50/2025 membawa perubahan signifikan dalam perlakuan pajak atas aset kripto. Mulai 1 Agustus 2025, transaksi kripto tidak lagi dikenai PPN karena diperlakukan sebagai surat berharga. Meskipun begitu, layanan pendukung seperti verifikasi transaksi, pengelolaan dompet digital, serta platform pertukaran (exchange) tetap dikenakan PPN dengan tarif efektif sekitar 2,2%. Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem pajak yang adil tanpa menghambat inovasi teknologi blockchain.
Sementara itu, PMK 51/2025 memperkenalkan struktur baru dalam pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor dan transaksi tertentu. Tarif baru bervariasi antara 0,25% hingga 1,5%, tergantung pada jenis barang. Selain menyesuaikan tarif, kebijakan ini juga dirancang untuk memperluas basis perpajakan. Namun demikian, pemerintah tetap memberikan ruang bagi UMKM agar tidak terdampak secara berlebihan.
Di sisi lain, PMK 52/2025 membawa angin segar bagi konsumen akhir dalam pembelian emas dan batu permata. PPh 0,45% untuk pembeli akhir kini dihapus, dan sebagai gantinya, pemajakan difokuskan kepada pelaku usaha di sepanjang rantai distribusi. Tujuan utama kebijakan ini adalah menghindari pemajakan ganda serta menjaga daya beli masyarakat, sambil tetap mendorong transparansi dalam perdagangan logam mulia.
Sebagai penutup dari rangkaian regulasi baru ini, PMK 53/2025 menyederhanakan dasar pengenaan PPN. Opsi “nilai lain” sebagai dasar PPN resmi dihapus, dan pelaporan kini harus mengikuti nilai transaksi yang sebenarnya, dengan tarif tetap 11%. Langkah ini diambil untuk meningkatkan akurasi pelaporan dan menutup celah manipulasi dalam penghitungan pajak.
Implikasi bagi Wajib Pajak
Setiap sektor akan merasakan dampak yang berbeda dari penerapan keempat PMK ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha dan wajib pajak untuk segera melakukan penyesuaian sesuai bidang masing-masing. Berikut ini beberapa implikasi praktisnya:
Pelaku usaha kripto: penting untuk segera menyesuaikan sistem akuntansi. Layanan digital seperti verifikasi transaksi, dompet digital, dan exchange kini dikenai PPN.
Importir dan badan usaha tertentu: Wajib pajak perlu memahami skema baru pemungutan PPh Pasal 22, termasuk rentang tarif antara 0,25% hingga 1,5%. Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa transaksi dilakukan melalui pihak pemungut resmi.
Pedagang emas dan perhiasan: Dalam hal ini, klasifikasi pelanggan menjadi krusial. Pemerintah kini hanya mengenakan pajak dalam rantai distribusi, bukan pada konsumen akhir.
Wajib pajak secara umum: perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap proses pelaporan dan pelunasan PPN. Dengan dihapusnya opsi “nilai lain,” penghitungan kini harus berdasarkan nilai transaksi sebenarnya sesuai PMK 53/2025.
Baca Juga: [KJA] Partner Andalan Wajib Pajak untuk Laporan Keuangan dan Pajak
Konsultasikan Masalah Perpajakan Anda
Dengan berlakunya PMK 50/2025 hingga PMK 53/2025, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk terus menyempurnakan sistem perpajakan nasional yang adaptif, adil, dan modern. Setiap pelaku usaha—dari sektor kripto hingga perdagangan emas—perlu segera menyesuaikan diri agar tidak terkena sanksi administratif maupun kehilangan peluang insentif yang mungkin tersedia.
Langkah awal terbaik adalah memahami substansi perubahan ini, meninjau kembali sistem internal, dan berkonsultasi dengan profesional yang kompeten. Kami dari PT Synergy Ultima Nobilus (SUN) siap mendampingi Anda dalam menghadapi transisi ini dengan strategi yang terukur dan sesuai regulasi. Hubungi kami hari ini untuk menjadwalkan sesi konsultasi.
