Perubahan iklim kini menjadi perhatian serius bagi perusahaan, bukan hanya sebagai isu lingkungan, tetapi juga karena dampaknya yang nyata terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan. Dalam konteks pelaporan keuangan, risiko iklim perlu diperhitungkan karena dapat memengaruhi berbagai asumsi, estimasi, dan…
Perubahan iklim semakin relevan bagi dunia bisnis karena dampaknya dapat memengaruhi kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Cuaca ekstrem, kelangkaan sumber daya, perubahan regulasi, dan perkembangan teknologi dapat mengganggu operasional serta memengaruhi biaya, aset, pendapatan, dan arus kas perusahaan. Karena dampaknya…
Sektor manufaktur menghadapi tantangan baru dalam pelaporan emisi seiring dengan perkembangan Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 2 di Indonesia. Standar ini disahkan oleh IAI pada 2025 dan akan berlaku mulai 1 Januari 2027. Penerapannya mengacu pada ISSB, khususnya IFRS S2 yang…
Dalam beberapa dekade terakhir, peningkatan transaksi, pelanggan, dan aktivitas operasional mendorong perusahaan mengelola data secara lebih efektif. Data yang tersebar di berbagai sistem dapat menimbulkan duplikasi, inkonsistensi, dan keterlambatan informasi. Oleh karena itu, database menjadi bagian penting dari infrastruktur bisnis…
Pemberlakuan PMK Nomor 37 Tahun 2025 membawa perubahan dalam mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 bagi merchant di marketplace. Semula, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjuk empat marketplace terbesar di Indonesia — Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli — sebagai pemungut, dengan kewajiban dijadwalkan mulai berlaku 1…
Direktorat Jendral Pajak (DJP) resmi menunda jadwal pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace hingga 31 Oktober 2026, sehingga aturan ini baru efektif berlaku mulai 1 November 2026. Penundaan ini memberikan waktu bagi merchant untuk memahami ketentuan yang akan berlaku, termasuk…
Bagi banyak pelaku usaha, fasilitas PPh Final 0,5% telah menjadi salah satu instrumen yang memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui PP Nomor 20 Tahun 2026, pemerintah tetap mempertahankan fasilitas tersebut. Namun, regulasi ini juga menghadirkan sejumlah penyesuaian yang memengaruhi…
Selama hampir delapan tahun, pelaku usaha kecil di Indonesia menghadapi batas waktu dalam memanfaatkan PPh Final UMKM 0,5%. Setiap tahun, masa berlaku fasilitas tersebut terus mendekati akhir. Akibatnya, banyak pelaku usaha harus bersiap beralih ke skema pajak yang lebih kompleks.…
Selama ini, banyak pelaku profesi berbasis keahlian pribadi seperti konsultan, desainer, hingga kreator konten digital memanfaatkan fasilitas PPh Final 0,5% karena omzet usahanya masih di bawah Rp4,8 miliar. Namun, melalui PP Nomor 20 Tahun 2026, pemerintah mempertegas batasan siapa saja…
